Cage Pimpin Tim Komisi I DPRA Temui Komisi II DPR RI, Bahas Apa?

HabaPos| Aceh- Tim Komisi I DPR Aceh mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi II DPR RI dari PKB Irmawan, di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2016. Apa yang dibahas? 

Informasi diterima portalsatu.com, tim Komisi I DPRA dipimpin Azhari alias Cage (wakil ketua Komisi I dari Partai Aceh/PA) bersama Muhammad Harun (sekretaris Komisi I dari PA), dan dua anggota Komisi I yaitu Iskandar Usman Al-Farlaki (PA) dan Musannif (PPP). Mereka bertemu dengan Irmawan di ruangan Sekretariat Komisi II DPR RI.

Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR membidangi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.

“Dalam pertemuan tadi, kita membahas soal rencana revisi Undang-Undang tentang Pilkada yang merupakan usulan pemerintah dan sudah masuk Prolegnas 2016. Jadi kita konsultasi dengan anggota Komisi II DPR RI, karena kita di DPRA sedang menyiapkan draf revisi Qanun Aceh tentang Pilkada,” ujar Cage yang menghubungi portalsatu.com lewat telpon seluler, sekitar pukul 15.30 WIB tadi.

Cage menyebut dalam pertemuan dengan Irmawan dibahas sejumlah hal soal rencana revisi UU Pilkada. “Di antaranya, soal ketentuan PNS (pegawai negeri sipil) dan anggota DPR yang harus berhenti atau mundur jika maju sebagai calon pada pilkada,” katanya.

“Kalau PNS harus berhenti jika maju sebagai calon kepala daerah tentu itu sudah tepat, karena dia kemudian terjun ke bidang politik yang sebelumnya bukan ranahnya. Tapi kalau anggota DPR ini kan memang ranahnya,” ujar Cage lagi.

Menurut Cage, pihaknya sempat meminta draf revisi UU Pilkada pada anggota Komisi II DPR RI. Namun, kata Cage, menurut Irmawan draf yang disiapkan pemerintah melalui Kemendagri belum diserahkan ke Komisi II DPR RI.

 

“Dalam pertemuan tadi, Pak Irmawan sempat menyinggung mengapa dia pindah dari Komisi III ke Komisi II. Sambil bercanda, Pak Irmawan mengatakan ini tidak ada kaitan dengan wacana pemekaran Aceh (ALABAS). Sebab soal pemekaran, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa pemerintah saat ini moratorium pemekaran daerah baru,” kata Cage. (portalsatu.com)