Fraksi PA Aceh Utara: Pemerintah Aceh harus Kompak

LHOKSEUMAWE – Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Aceh Utara minta Pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif) tidak berjalan sendiri-sendiri dalam memperjuangkan amanah MoU Helsinki/turunan UUPA yang belum direalisasikan pemerintah pusat.

“Kami mengajak Pemerintah Aceh, baik gubernur dan DPRA bersatu dan kompak, sehingga satu langkah untuk terus mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan seluruh butir-butir MoU Helsinki,” ujar Ketua Fraksi PA DPRK Aceh Utara M. Nasir Taher dalam pertemuan dengan para wartawan di Lhokseumawe, Jumat, 1 Mai 2015. (Baca: Di Jakarta DPR Aceh dan Gubernur Jalan Sendiri-sendiri).

Dalam pertemuan itu, M. Nasir Taher atau Aburizal didampingi Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari PA Abdul Mutalib atau Taliban dan Sekretaris Fraksi PA Sulaiman atau Nyakman. Tiga anggota dewan itu mengungkapkan bahwa masyarakat di gampong-gampong di Aceh Utara terus mempertanyakan sejauh mana kini realisasi MoU Helsinki/turunan UUPA.

“Masyarakat mengetahui bahwa pemerintah pusat sampai sekarang belum merealisasikan butir-butir MoU Helsinki sebagaimana mestinya, padahal usia perdamaian Aceh sudah 10 tahun. Itu sebabnya, masyarakat berharap pemerintah bersama anggota dewan di Aceh terus berjuang menagih hak-hak Aceh pada pemerintah pusat,” kata M. Nasir Taher.

Abdul Mutalib atau Taliban menambahkan Pemerintah Aceh perlu merangkul semua elemen untuk memaksimalkan tuntutan kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan turunan UUPA yang merupakan amanah MoU Helsinki.

“MoU Helsinki dan UUPA itu untuk kepentingan seluruh rakyat Aceh, maka gubernur harus melibatkan semua elemen, termasuk anggota DPR dan DPD RI asal Aceh dan tokoh-tokoh Aceh di Jakarta, sehingga upaya mendesak pemerintah pusat akan lebih maksimal. Kita harus bersatu untuk memperjuangkan hak-hak Aceh yang belum dipenuhi pemerintah pusat,” ujar Taliban. (Baca: Senator Rafly Berjuang untuk Aceh bek Peuglah Pucok Droe Sagai).

Sulaiman atau Nyakman mengatakan Fraksi PA DPRK Aceh Utara tidak akan tinggal diam terkait persoalan ini. Kata dia, pihaknya akan duduk bersama Fraksi PA dari DPRK se-Aceh untuk memperkuat barisan Pemerintah Aceh menuntut pemerintah pusat menunaikan amanah MoU Helsinki/turunan UUPA. (Baca: Jubir PA Kita Sesalkan DPR dan Gubernur Jalan Sendiri-sendiri).

Nyakman, Taliban dan Aburizal juga menilai penting bagi Pemerintah Aceh mengajak seluruh pimpinan partai politik di Aceh terlibat bersama-sama memperjuangkan turunan UUPA yang sesuai harapan rakyat Aceh.(portalsatu)