Jubir PA: Kita Sesalkan DPR dan Gubernur Jalan Sendiri-sendiri

BANDA ACEH – Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau akrab disapa Adi Laweung, mengaku sangat menyesalkan sikap Pemerintahan Aceh yang berjalan sendiri-sendiri dalam penyelesaian regulasi Aceh.Hal ini dinilai akan membuat preseden buruk bagi keberlangsungan perdamaian Aceh.

“Gubernur wajib duduk dengan DPR Aceh untuk menyamakan pandangan tentang regulasi Aceh, termasuk membicarakan tentang Perpres Pertanahan dan PP Kewenangan. Karena ke dua aturan tersebut adalah cek kosong,” kata Adi Laweung kepada portalsatu.com, Jumat pagi, 1 Mai 2015.

Menurutnya, pemerintah pusat jangan terlalu berpandangan negatif dalam melihat bendera dan lambang Aceh yang sudah diaripurnakan oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. [Baca: Di Jakarta, DPR Aceh dan Gubernur Zaini Jalan Sendiri-sendiri].

“Bendera dan lambang itu sudah sah. Sudah sepuluh tahun perdamaian Aceh, hanya debat kusir yang ada. Keputusan konkrit tidak pernah ada kita dapati, kalau Pemerintah Pusat ingin mengkhianati perdamaian Aceh, ya katakan saja,” ujar Adi Laweung.

Demikian juga dengan dua aturan kewenangan yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi.

“Dua aturan tersebut tidak memberikan sedikit pun substansi dari proses dan amanat perdamaian untuk Aceh, jadi keduanya perlu ditolak dengan tegas dalam satu suara bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA,” kata Adi Laweung.

Tentunya, kata Adi, Gubernur Aceh dan DPRA juga meminta pendapat dari berbagai pihak elemen di Aceh demi tercapainya tujuan perdamaian Aceh. “Gubernur Aceh jangan abaikan perjuangan Aceh. Begitu juga dengan pemerintah pusat jangan mempermainkan Aceh dengan alasan yang tidak jelas,” ujarnya. (portalsatu)