Forum PA: Implementasi MoU Helsinki Kunci Langgengnya Perdamaian Aceh

habapos | Lhokseumawe- Forum Bersama Fraksi Partai Aceh (PA) Kabupaten/Kota Ban Sigom Aceh mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan MoU Helsinki secara menyeluruh. Keseriusan Pemerintah Pusat merealisasikan semua butir MoU Helsinki dinilai menjadi kunci langgengnya perdamaian Aceh.

“Target awal kita ingin membantu Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Kita akan dorong pemerintah untuk segera realisasikan MoU Helsinki secara menyeluruh,” ujar Halim Abe, juru bicara forum itu menjawab wartawan dalam konferensi pers di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Rabu, 24 Februari 2016, siang.

Dalam konferensi pers usai penutupan silaturahmi anggota Fraksi PA DPRK se-Aceh itu, Halim Abe didampingi M. Yasir, Ismail A. Jalil (Ayahwa), Heriansyah dan Muhammad AR masing-masing sebagai ketua, wakil ketua, bendahara dan juru bicara forum tersebut.

“Kita punya tanggung jawab moral yang lebih, bagaimana kemudian (mengawal) apa yang kita sepakati (MoU Helsinki) dan harus dijalankan sebagaimana mestinya (oleh Pemerintah Pusat),” kata Halim Abe.

Halim Abe menyebut Pemerintah Pusat harus serius mengimplementasikan MoU Helsinki secara menyeluruh. Sebab, MoU Helsinki yang diteken pada 15 Agustus 2005 merupakan perjanjian Pemerintah RI dan GAM untuk mencapai perdamaian Aceh setelah terjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Menurut Halim, forum bersama PA kabupaten/kota se-Aceh akan terus mendorong dan membantu Pemerintah Aceh dalam mengadvokasi butir-butir MoU Helsinki yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. “Keseriusan menjadi senjata Pemerintah Pusat menjaga perdamaian Aceh,” ujarnya.

 

Ditanya poin atau butir-butir apa saja dari MoU Helsinki yang menjadi prioritas pihaknya untuk dilakukan advokasi agar segera diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat, Halim hanya menyatakan, “Permasalahan regulasi secara utuh. Dan ini akan terus kita advokasi” (portalsatu.com)